Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam menekankan pentingnya integrasi pembangunan Kota Tangerang dengan keberadaan Bandara Soekarno-Hatta melalui konsep Aetropolis. Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Al Amanah, Puspemkot Tangerang, Selasa, 7 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Rusdi mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah agar mewaspadai kondisi ekonomi global yang dinilai dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, hampir 60 persen APBD Kota Tangerang terserap untuk pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai.
Rusdi meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) proaktif menjemput program-program dari pemerintah pusat. Menurutnya, upaya mewujudkan konsep Aetropolis dan infrastruktur penunjangnya tidak mungkin hanya mengandalkan APBD Kota Tangerang.
Ia mendorong pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah kota, sektor privat (investor), dan pemerintah pusat. “Kalau hanya mengandalkan APBD, kita tidak sanggup. Perlu kita rumuskan mana yang menjadi porsi Pemkot, mana yang bisa didorong ke sektor swasta, dan mana yang membutuhkan fasilitasi bantuan dari pusat,” ujarnya.
Rusdi juga menilai, meski Bandara Soekarno-Hatta berada di wilayah Kota Tangerang, perencanaan yang menyatukan pertumbuhan kota dengan aktivitas bandara belum sepenuhnya terumuskan sejak awal. Ia mencontohkan dampak bandara terhadap percepatan pembangunan, mulai dari tumbuhnya hotel hingga kawasan logistik, namun mempertanyakan apakah perkembangan tersebut sudah terintegrasi dengan pusat pertumbuhan lainnya.
Selain isu bandara, Rusdi menyoroti pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dalam lingkup Tangerang Raya dan Jabodetabek. Ia menyayangkan lambatnya realisasi rencana lama, seperti proyek MRT di sisi selatan jalan tol Jakarta-Merak, yang hingga kini disebut belum terlihat kejelasannya.
Menurutnya, keterlambatan perencanaan berpotensi memicu pembengkakan biaya pembangunan, terutama karena 80–90 persen wilayah Kota Tangerang sudah menjadi wilayah terbangun. Ia menyebut pelebaran jalan membutuhkan ruang milik jalan (ROW) dan pembebasan lahan yang biayanya tidak murah. Rusdi menambahkan, jika rencana sejak awal sudah dikunci, setidaknya dapat menjadi acuan kebijakan perizinan agar tidak tumpang tindih.
Rusdi turut menyoroti persoalan lingkungan, termasuk sampah dan banjir. Ia menilai pengelolaan sampah yang masih konvensional membutuhkan percepatan program. Karena itu, ia mendorong penguatan anggaran serta inovasi pemilahan sampah dari sumbernya, termasuk pemanfaatan aplikasi digital seperti yang telah diterapkan di Kota Bogor.
“Kita tidak hanya merumuskan untuk tahun depan, tapi untuk 10 tahun yang akan datang. Jangan sampai pembangunan saat ini justru merampas hak-hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang asri,” kata Rusdi.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data. DPRD, kata Rusdi, berharap rumusan Musrenbang dapat menjadi dasar yang matang dalam pembahasan KUA-PPAS untuk menentukan prioritas anggaran 2027 di tengah keterbatasan yang ada.
