DPRD Kota Malang menyoroti proyek pembenahan drainase di Jalan Soekarno-Hatta yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sorotan muncul setelah adanya pemotongan sejumlah pohon di sepanjang kawasan tersebut, sementara realisasi pengembalian penghijauan dinilai belum jelas.

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan Ramadhan, menegaskan bahwa proyek infrastruktur tidak seharusnya hanya berfokus pada penanganan banjir, tetapi juga perlu memperhitungkan dampak ekologis yang ditimbulkan.

Menurut Harvard, hilangnya vegetasi di kawasan Soekarno-Hatta berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perkotaan, mulai dari meningkatnya suhu udara hingga berkurangnya daya resap air hujan. “Proyek ini menjadi perhatian kami di DPRD Kota Malang. Penanganan banjir penting, tetapi jangan sampai mengorbankan fungsi lingkungan yang justru menjadi penopang utama kota,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).

Ia menyayangkan kondisi di lapangan karena penebangan pohon untuk kepentingan proyek drainase disebut belum disertai langkah konkret penanaman kembali. “Kalau pohon dipotong tanpa diganti, Kota Malang berisiko semakin panas dan tidak nyaman. Ini harus menjadi evaluasi serius,” katanya.

Harvard juga menyinggung persoalan keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) yang selama ini menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Ia menilai, proyek tersebut berpotensi semakin menggerus keberadaan RTH di kota itu.

Selain itu, Harvard meragukan efektivitas sistem drainase apabila tidak didukung vegetasi. Menurutnya, peran pepohonan dalam menyerap air hujan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh infrastruktur beton. “Gorong-gorong tidak bisa bekerja sendiri. Pepohonan memiliki fungsi serapan air yang besar dan harus menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Kota Malang meminta komitmen yang jelas dari Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar penghijauan di kawasan Soekarno-Hatta dikembalikan, baik melalui penanaman pohon baru maupun rekayasa lanskap yang ramah lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang menyatakan akan menyampaikan persoalan ini ke tingkat provinsi dan mengawalnya melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif. “Penanganan banjir tidak boleh berujung pada kota yang semakin gersang. DPRD Kota Malang akan terus mengawal agar proyek ini tetap berpihak pada lingkungan dan masyarakat,” pungkas Harvard.