Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic menyoroti potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seiring tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan secara transparan kesiapan ruang fiskal pemerintah untuk menanggung tambahan subsidi energi.

Dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026), Dolfie memaparkan simulasi dampak kenaikan harga minyak terhadap anggaran. Ia menyinggung skenario apabila harga minyak mentah dunia mencapai 100 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi makro APBN yang berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

Menurut Dolfie, berdasarkan perhitungan APBN, setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak berpotensi menambah beban subsidi atau biaya kompensasi sekitar Rp6,8 triliun. Dengan selisih 30 dolar AS dari asumsi 70 dolar AS ke 100 dolar AS, ia memperkirakan tambahan beban dapat mencapai Rp204 triliun.

Ia menilai kondisi tersebut mengharuskan Kementerian Keuangan bersiap menambah alokasi belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun. Dolfie menyebut situasi ini krusial dan membutuhkan antisipasi yang matang.

Dolfie juga mempertanyakan ketersediaan ruang fiskal pemerintah saat ini. Ia membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika pemerintah perlu mengalokasikan sekitar Rp150 triliun untuk membayar kompensasi BBM.

Meski menilai kebutuhan tambahan anggaran Rp204 triliun masih berada dalam batas yang dapat dikelola, Dolfie menekankan pentingnya transparansi agar tidak memicu ketidakpastian di tengah dinamika ekonomi global. Ia meminta penjelasan mengenai kemampuan APBN serta letak ruang fiskal yang disiapkan untuk menghadapi tambahan belanja operasional akibat perubahan asumsi tersebut.