Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun menekankan agar fungsi pengawasan OJK dijalankan secara progresif.
Namun, materi rujukan yang tersedia tidak memuat rincian lebih lanjut terkait waktu pengesahan, siapa saja komisioner yang disahkan, maupun penjelasan detail mengenai maksud dan ruang lingkup “pengawasan progresif” yang disampaikan.