Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mengingatkan pentingnya peran negara untuk tetap melindungi rakyat di tengah ketidakpastian global yang kian kuat. Pesan itu ia sampaikan dalam tulisannya berjudul “Agar Negara Tidak Abai: Menjaga Rakyat di Tengah Guncangan”.
Azis menilai dinamika global saat ini ditandai konflik berkepanjangan, lonjakan harga energi, serta gangguan rantai pasok yang berdampak langsung terhadap perekonomian banyak negara. Dalam keterangannya yang diterima wartawan pada Selasa (7/4/2026), ia mempertanyakan arah kerja kekuasaan di tengah tekanan tersebut.
Menurut Azis, Indonesia tidak berada di luar pusaran krisis global. Namun, ia menilai Indonesia memilih tetap berpegang pada amanat konstitusi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
Ia menegaskan mandat itu termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Azis menyebut prinsip tersebut menolak sikap netral dan acuh ketika beban hidup masyarakat makin berat.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu juga menyinggung dilema yang kerap dihadapi negara saat tekanan ekonomi global meningkat, yakni antara menjaga stabilitas ekonomi atau melindungi daya beli masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan diuji ketika harus menentukan prioritas kebijakan dalam situasi tersebut.
Azis menilai dalam satu tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya memastikan masyarakat kecil tidak menjadi pihak pertama yang menanggung dampak tekanan ekonomi. Ia menyebut pesan yang ingin ditegaskan adalah rakyat tidak boleh memikul beban paling awal.
Salah satu kebijakan yang disoroti Azis ialah upaya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak langsung terdampak gejolak harga energi global. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil karena biaya perjalanan, harga pangan, serta aktivitas ekonomi sehari-hari dapat ikut terpengaruh.
Meski demikian, Azis mengingatkan kebijakan perlindungan seperti subsidi energi memiliki tantangan, termasuk potensi penyimpangan akibat perbedaan harga dengan negara lain. Ia menilai risiko penyelundupan perlu diantisipasi.
Karena itu, ia mendorong penguatan pengawasan distribusi energi melalui pemanfaatan data yang lebih akurat, pengawasan wilayah perbatasan, serta penegakan hukum yang tegas. Menurut Azis, kebocoran distribusi bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan yang tidak sampai kepada masyarakat.
Selain energi, Azis menyoroti dampak kenaikan harga avtur terhadap biaya penerbangan, termasuk biaya perjalanan ibadah haji. Ia menilai bagi sebagian masyarakat Indonesia, ibadah haji merupakan harapan yang dipersiapkan bertahun-tahun sehingga kenaikan biaya berpotensi menjadi beban berat.
Azis menilai negara perlu mengambil langkah terukur untuk menekan beban biaya tersebut, mulai dari efisiensi layanan, negosiasi biaya dengan pihak terkait, hingga membuka ruang subsidi agar beban tidak sepenuhnya ditanggung jamaah. Ia menegaskan ibadah tidak semestinya berubah menjadi sesuatu yang semakin sulit dijangkau.
