JAKARTA – Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengingatkan adanya sejumlah risiko eksternal yang berpotensi menekan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Risiko tersebut antara lain dipengaruhi kondisi geopolitik dan ekonomi global, keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah, hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat berdampak pada kepesertaan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat mengatakan dinamika global dapat berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam membayar iuran. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, belum lama ini.

“Terdapat beberapa isu yang kami identifikasi dan perlu perhatian bersama yaitu kondisi geopolitik dan ekonomi global yang berdampak pada perkembangan ekonomi domestik dan kegiatan usaha yang kemungkinan memengaruhi ability to pay peserta,” ujar Stevanus.

Selain faktor global, Dewan Pengawas juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah yang dinilai dapat memengaruhi komitmen pembayaran iuran peserta dari segmen tertentu. Stevanus menyebut potensi pengetatan anggaran daerah dapat muncul seiring pemotongan dana transfer ke daerah.

“Potensi berkurangnya ruang fiskal pemerintah dan komitmen pembayaran iuran JKN dari pemda akibat pemotongan dana transfer ke daerah,” kata Stevanus.

Dari sisi ketenagakerjaan, Dewan Pengawas menilai tekanan terhadap pasar kerja dapat memengaruhi kepesertaan JKN, khususnya pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Stevanus menyebut potensi PHK dan tidak tercapainya target segmen PPU, termasuk rencana PHK PPPK, dapat berpengaruh pada segmen PPU Pegawai Negeri.

“Potensi PHK dan tidak tercapainya target segmen PPU termasuk rencana PHK PPPK akan berpengaruh pada segmen PPU PN,” ujarnya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas program JKN di tengah ketidakpastian ekonomi.