Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan bahwa struktur ekspor Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada sejumlah kecil negara tujuan. Kondisi ini dinilai berisiko di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global serta melemahnya sistem perdagangan multilateral.
Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Yose Rizal Damuri mengatakan ketergantungan tinggi pada pasar tertentu membuat ekonomi domestik lebih rentan terhadap guncangan eksternal, terutama ketika eskalasi geopolitik global meningkat.
“Kesalingtergantungan global memang memberi manfaat, tetapi juga bisa berdampak negatif seperti yang kita lihat saat ini,” ujar Yose dalam Seminar Diversifikasi Strategis sebagai Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, Yose menilai respons kebijakan tidak seharusnya bersifat ekstrem, seperti menutup diri dari perdagangan global atau mendorong swasembada secara penuh. Menurutnya, pendekatan tersebut justru berpotensi mengurangi daya saing Indonesia.
“Pilihan untuk menjadi inward looking atau sepenuhnya self-sufficient belum tentu tepat. Yang dibutuhkan adalah respons yang tetap menjaga keterbukaan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi,” tegasnya.
CSIS mendorong pemerintah mengadopsi strategi diversifikasi yang lebih terarah. Diversifikasi dipandang bukan sekadar memperluas pasar ekspor, melainkan juga perlu memperhitungkan risiko serta tujuan jangka panjang secara komprehensif.
Sementara itu, Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Ditya Agung Nurdianto mengungkapkan bahwa struktur ekspor Indonesia dalam satu dekade terakhir masih terkonsentrasi pada sedikit negara. “Dalam 10 tahun terakhir, sekitar 84,5% ekspor Indonesia terkonsentrasi pada 19 negara tujuan utama,” ungkapnya.
Menurut Ditya, kondisi tersebut tidak lagi relevan dipertahankan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi dan proteksionis. Ia menegaskan Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada sistem perdagangan global berbasis aturan.
“Kesimpulannya, kita tidak dapat lagi bergantung pada asumsi bahwa sistem multilateral akan bekerja sebagaimana mestinya,” katanya.
Ditya juga menyoroti melemahnya forum multilateral seperti World Trade Organization (WTO), yang tercermin dari minimnya kesepakatan dalam pertemuan terakhir. Bahkan, sejumlah isu yang selama ini rutin diperpanjang disebut gagal mencapai konsensus.
Dalam situasi tersebut, pemerintah menilai diversifikasi bukan lagi sekadar opsi kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak. Diversifikasi disebut perlu dilakukan secara strategis dan terintegrasi, mencakup sektor energi, pangan, manufaktur, hingga teknologi.
Ditya menambahkan, pemerintah mulai memperluas kemitraan dagang ke pasar non-tradisional melalui berbagai perjanjian ekonomi dan kerja sama lintas kawasan. CSIS menilai langkah tersebut perlu dipercepat dan diperdalam agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan struktural yang berpotensi menghambat ketahanan ekonomi jangka panjang.
