JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program percepatan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel berisiko membebani keuangan negara dan menimbulkan tekanan terhadap ketahanan pangan. Penilaian ini muncul di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan pasokan bahan baku bioetanol melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) tebu sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut, jika dihitung secara komprehensif dan dibandingkan dengan subsidi energi yang berlaku saat ini, anggaran proyek biodiesel dapat mencapai sekitar 89 persen dari total anggaran subsidi energi pada 2026. Pernyataan itu disampaikan Bhima dalam keterangan pada Selasa (7/4/2026).
Celios merujuk laporan berjudul Why Food Estates Are Not the Answer for Food and Energy Security yang memperkirakan proyek food estate dan pengembangan BBN dapat menyerap anggaran lebih dari 11 miliar dollar AS atau sekitar Rp 176 triliun selama 10 tahun. Menurut Bhima, kebijakan tersebut berpotensi memicu tekanan terhadap lahan, hutan, fiskal, serta ketahanan pangan.
Saat ini pemerintah mendorong peningkatan bauran BBN dengan menaikkan campuran biodiesel dari 35 persen (B35) menjadi 50 persen (B50), serta mencampurkan 10 persen bioetanol ke bahan bakar minyak beroktan rendah seperti pertalite. Bhima menyebut kebijakan ini dilakukan sebagai respons terhadap krisis minyak yang dipicu perang Amerika Serikat dan Israel versus Iran.
Namun, Bhima mengingatkan pengalihan pasokan sawit untuk kebutuhan energi berpotensi mendorong kenaikan harga minyak goreng, seperti yang sempat terjadi pada 2022. Ia juga menilai subsidi dan pasokan bahan baku bisa bergeser dari minyak goreng ke perusahaan biodiesel.
Risiko lain yang disebutkan adalah berkurangnya pasokan ekspor minyak sawit. Sementara itu, pengembangan bioetanol berbasis tebu dinilai memunculkan persoalan lain karena Indonesia masih bergantung pada impor gula. Dalam konteks ini, pemerintah dinilai mengarahkan perluasan perkebunan tebu untuk kebutuhan energi dibandingkan konsumsi domestik.
Dalam laporan yang sama, penulis studi Jeffrey Hutton memperkirakan subsidi bioetanol dapat melampaui 200 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,1–3,2 triliun per tahun. Ia menyebut tingginya biaya logistik menjadi salah satu penyebab utama, mulai dari pengangkutan bahan baku ke pelabuhan, penyimpanan, distribusi antarpulau, hingga penyaluran ke konsumen akhir.
Menurut Hutton, kompleksitas rantai logistik tersebut membuat biaya produksi dan distribusi bioetanol di Indonesia dapat mencapai dua kali lipat dibandingkan negara lain seperti Brasil. Ia membandingkan rencana Indonesia dengan Brasil, yang industrinya disebut tergolong sukses, tetapi membutuhkan investasi lebih dari 25 miliar dollar AS serta konsistensi kebijakan selama sekitar dua dekade sejak akhir 1970-an.
Hutton juga menilai Brasil memiliki rantai pasok yang matang dan teknologi produksi yang lebih maju. Negara itu menggunakan jenis tebu tertentu, bukan molase, dan proses produksinya menghasilkan produk sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau bahan bakar tambahan untuk pembangkit listrik.
Dari sisi lingkungan dan penggunaan lahan, peneliti Auriga Nusantara Sesilia Maharani Putri menyoroti tekanan kebutuhan lahan dalam pengembangan bioetanol yang dinilai bersaing dengan kebutuhan pangan. Ia menyebut, jika target swasembada tebu dan pengembangan bioetanol terus didorong, perluasan lahan menjadi sulit dihindari dan konflik antara kebutuhan pangan dan energi berpotensi terjadi.
Sesilia menambahkan, perluasan lahan berkaitan erat dengan deforestasi. Berdasarkan catatan Auriga, deforestasi di Merauke pada 2025 mencapai 9.000 hektar.
