Bupati Gianyar I Made Mahayastra menekankan pentingnya akurasi data dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 agar memenuhi standar akuntansi pemerintahan sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Seluruh perangkat daerah harus memastikan laporan keuangan disusun secara lengkap dan tepat,” kata Mahayastra di sela rapat persiapan penyusunan LKPD belum diaudit (unaudited) Tahun Anggaran 2025 di Gianyar, Bali, Senin.

Menurut Mahayastra, forum tersebut menjadi langkah koordinasi untuk memastikan proses penyusunan laporan keuangan daerah berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan ketepatan waktu merupakan indikator penting karena laporan tersebut akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK.

Dalam arahannya, Mahayastra juga menyoroti perlunya ketelitian, kedisiplinan, serta koordinasi antarperangkat daerah dalam menyiapkan seluruh dokumen laporan keuangan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 paling lambat harus diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada akhir Maret 2026.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat yang berperan dalam proses penyusunan dan pengawasan laporan keuangan.

Selain membahas jadwal penyusunan, pertemuan juga menyoroti tahapan rekonsiliasi data keuangan antarperangkat daerah serta kelengkapan dokumen pendukung sebelum laporan difinalisasi dan disampaikan kepada BPK.

Mahayastra berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja maksimal agar penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.