Bupati Donggala Vera Elena Laruni memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka pengangguran, yang diklaim menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Donggala di Kantor Bupati Donggala, Jumat, 27 Februari 2026. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido hadir dalam rapat itu.
Vera menyebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Namun, pada triwulan III pertumbuhan ekonomi tercatat 4,15 persen dan ditargetkan terus meningkat hingga 2027. Ia menyatakan optimistis angka tersebut bisa naik menjadi 4,8 persen pada 2027.
Selain ekonomi, Vera juga menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, IPM Donggala naik dari 65,72 pada 2021 menjadi 69,21 pada 2025, yang ia nilai mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, ia menyampaikan upaya penurunan kemiskinan disebut membuahkan hasil. Tingkat kemiskinan pada 2021 berada di angka 16,73 persen dan turun secara konsisten hingga 14,66 persen pada Maret 2025. Pemerintah Kabupaten Donggala menargetkan angka kemiskinan mencapai 13,32 persen pada 2027.
Pada sektor ketenagakerjaan, Vera menyatakan tingkat pengangguran terbuka di Donggala menurun bertahap dari 3,5 persen pada 2021 menjadi 2,78 persen pada 2025. Menurutnya, capaian tersebut mengindikasikan penyerapan lapangan kerja yang semakin baik.
Meski demikian, Vera menekankan bahwa dampak pembangunan dinilai lebih penting daripada sekadar angka. Ia menyatakan pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Donggala.
Vera juga mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Donggala untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi, khususnya penurunan kemiskinan, penguatan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan dan kesehatan, serta penguatan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif.
