PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi daerah secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, saat Apel Siaga Persiapan Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 9 April 2026.
Agnes mengatakan, di tengah transformasi ekonomi global yang berlangsung cepat, ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi kebutuhan penting untuk perumusan kebijakan pembangunan. Ia menyebut transformasi tersebut ditandai antara lain oleh digitalisasi dan perubahan pola konsumsi.
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dari berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor jasa. Namun, potensi itu perlu ditopang data yang valid agar dapat dikelola secara optimal.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah penting untuk memotret struktur dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak agar menghasilkan data yang berkualitas,” kata Agnes.
Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha di Kalimantan Tengah tercatat 237.092 unit, dengan dominasi UMKM mencapai 98,42 persen. Sejumlah sektor yang mendominasi antara lain perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan.
Untuk pelaksanaan tahun 2026, pendataan direncanakan dilakukan melalui dua metode, yakni daring melalui Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) dan wawancara langsung dari pintu ke pintu (door to door). Khusus usaha berskala besar, pendataan dilakukan melalui pengisian mandiri secara online menggunakan email perusahaan.
Adapun data yang akan dihimpun mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, hingga kondisi keuangan dan sosial usaha.
Agnes menyampaikan, BPS telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk pelatihan berjenjang dari instruktur nasional hingga daerah untuk memastikan kualitas petugas di lapangan. Dalam waktu dekat, BPS juga akan membuka rekrutmen petugas sensus yang akan diterjunkan ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah, dengan jumlah diperkirakan sekitar dua ribu orang.
Ia mengakui pelaksanaan sensus memiliki tantangan, terutama karena banyaknya variabel yang harus dikumpulkan sehingga membutuhkan waktu wawancara yang cukup lama. Selain itu, potensi penolakan dari masyarakat juga menjadi perhatian.
Agnes mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas serta memberikan jawaban secara jujur. Ia menjelaskan, petugas sensus dapat dikenali melalui rompi dan name tag. Menurutnya, data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.
“Kami berharap tidak ada penolakan terhadap petugas, karena tanpa data yang lengkap kita tidak akan memiliki gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi, yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan,” ujarnya.
