Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada tiga kementerian strategis, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan.

Dalam keterangan BPK yang diterima di Jakarta, Rabu, pemeriksaan diawali dengan pertemuan (entry meeting) yang dihadiri langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

Anggota IV BPK Haerul Saleh mengatakan, perbaikan perlu segera dilakukan terhadap sejumlah potensi permasalahan dalam penyajian laporan keuangan di ketiga kementerian tersebut. Ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan laporan keuangan pada setiap kementerian/lembaga menjadi dasar penetapan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Haerul juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif agar pemeriksaan berjalan sukses. Menurut dia, para menteri diharapkan memerintahkan jajarannya membangun komunikasi yang baik selama proses pemeriksaan, mengingat BPK berhak memperoleh dokumen yang diperlukan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Menanggapi hal tersebut, para menteri menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Menteri ESDM menegaskan prinsip keterbukaan dan dukungannya terhadap pemeriksaan BPK. Komitmen serupa disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Menteri Kehutanan, yang menyatakan kesiapan mendukung pemeriksaan, menjamin keterbukaan informasi, serta melakukan pendampingan selama proses berlangsung guna memastikan kesiapan data, kelancaran pemeriksaan, dan efektivitas koordinasi.