PENAJAM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tahun Anggaran 2025. Audit lapangan ini dijadwalkan berlangsung selama 35 hari kerja untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tahapan pemeriksaan diawali melalui entry meeting yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (6/4/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten PPU, antara lain Sekretaris Daerah, para asisten Sekretariat Daerah, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para camat, direksi perusahaan daerah, hingga kepala UPT puskesmas se-Kabupaten PPU.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Eko Setiawan, mengatakan pemeriksaan terinci merupakan bagian penting dari siklus pelaporan keuangan tahunan. Ia menyebut tim pemeriksa dijadwalkan melakukan audit lapangan hingga 10 Mei, kemudian dilanjutkan dengan sesi klarifikasi pada awal hingga pertengahan Mei 2026.

Eko menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menjaga komitmen dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Menurutnya, setiap instansi harus cepat dan akurat dalam memenuhi kebutuhan data serta dokumen yang diminta tim BPK.

“Seluruh OPD diminta responsif terhadap setiap permintaan data, kelengkapan dokumen, maupun pemanggilan oleh tim pemeriksa. Hal ini sangat penting demi kelancaran proses audit serta untuk mempertahankan kualitas akuntabilitas laporan keuangan daerah kita,” ujar Eko.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terinci bertujuan menguji kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Pemerintah Kabupaten PPU berharap koordinasi antarlembaga dapat mendukung kelancaran pemeriksaan sesuai jadwal.