Ambon—Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku mendorong masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) seiring tren positif perkembangan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Upaya ini dinilai sejalan dengan transformasi digital di sektor keuangan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Temu Wartawan Mitra BI Maluku yang dirangkaikan dengan sosialisasi penggunaan QRIS dan Perlindungan Konsumen di Hotel Sest, Ambon, Senin (13/4/2026). Sosialisasi ini menghadirkan pemateri Roynald Obed Hehanussa, Staf KPw BI Maluku.
Dalam pemaparannya, Hehanussa menjelaskan Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan utama menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain. Seiring perkembangan, peran tersebut juga mencakup upaya menjaga stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan nasional.
Ia menyebut QRIS sebagai salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran digital. Menurutnya, QRIS dirancang mudah digunakan karena masyarakat cukup memindai kode QR untuk bertransaksi. Nilai transaksi QRIS juga bersifat fleksibel, mulai dari Rp1 hingga maksimal Rp10 juta, sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro.
Hehanussa juga menyinggung inovasi QRIS TAP yang memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC). Melalui fitur ini, pengguna cukup mendekatkan smartphone ke alat pembayaran tanpa perlu memindai kode secara manual.
Namun, peningkatan penggunaan pembayaran digital turut diiringi tantangan, terutama terkait literasi keuangan dan keamanan digital. Berdasarkan data survei nasional tahun 2024, tingkat inklusi keuangan tercatat 75,02 persen, sementara literasi keuangan berada pada 65,43 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Selain itu, ancaman kejahatan siber juga menjadi perhatian. Hehanussa menyampaikan terdapat lebih dari 560 ribu serangan siber setiap hari di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai ratusan miliar dolar per tahun. Ia menambahkan modus penipuan kian beragam, mulai dari QRIS palsu, penipuan melalui contact center fiktif, hingga phishing dan social engineering.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, masyarakat diimbau menerapkan prinsip “PEDULI, KENALI, dan ADUKAN”. Prinsip ini mencakup upaya memahami produk dan risikonya, mengenali potensi penipuan, serta melaporkan apabila menjadi korban. Pengaduan dapat disampaikan melalui penyedia jasa keuangan maupun regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hehanussa menyatakan Bank Indonesia mengajak masyarakat mendukung ekosistem pembayaran digital yang aman dan inklusif melalui kampanye “Mari Katong Pakai QRIS”. Melalui perluasan transaksi non-tunai, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan bagi pertumbuhan ekonomi di Maluku.
