SURABAYA—Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, sinergi dan langkah adaptif dinilai penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi 5,3396 persen (year on year) pada 2025, yang disebut menjadi modal menghadapi tantangan ke depan sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan ketahanan ekonomi Jawa Timur perlu terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor. Pernyataan itu disampaikan saat membuka acara Jatim Talk di Surabaya, Rabu (1/4/2026), yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, pimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan konsulat negara sahabat, pelaku usaha, perbankan, dan akademisi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan peran strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. Menurutnya, peran tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama perdagangan dan investasi antardaerah, percepatan hilirisasi komoditas strategis, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur juga dipandang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan. Upaya itu didukung melalui hilirisasi lanjutan dari bahan baku olahan, penguatan distribusi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
BI Jawa Timur, sebagai advisor pemerintah daerah, turut memperkuat kolaborasi strategis bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur. Salah satu wujudnya adalah penyelenggaraan Jatim Talk.
Seminar ini mengangkat tema “Sinergi Penguatan Daya Saing Jawa Timur melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan dan iklim Investasi Berkelanjutan”. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Jawa Timur yang diterbitkan secara triwulan, sekaligus rangkaian menuju East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Jatim Talk disebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan langkah para pemangku kepentingan dalam merespons dinamika ekonomi global, khususnya dampak konflik geopolitik. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, ekonom Bank Mandiri, serta Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga.
Dari diskusi tersebut mengemuka pandangan bahwa kondisi global berpotensi menekan perekonomian nasional maupun Jawa Timur. Meski demikian, peluang dinilai tetap terbuka melalui pemanfaatan sumber pertumbuhan baru, penguatan iklim investasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta dukungan kebijakan strategis yang terarah.
Di akhir acara, BI Jawa Timur menyerahkan buku LPP kepada Gubernur Jawa Timur yang memuat rekomendasi kebijakan utama, yakni: (1) pembangunan dan integrasi distribusi barang; (2) percepatan investasi untuk mendukung hilirisasi industri, termasuk komoditas pertanian unggulan; (3) penguatan ketahanan pangan dan agribisnis dalam pengendalian inflasi; (4) pengembangan sektor pariwisata, ekonomi syariah, dan UMKM serta optimalisasi kredit produktif; (5) optimalisasi pendapatan asli daerah pasca-opsen; (6) percepatan dan perluasan digitalisasi fiskal serta sistem pembayaran; dan (7) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan perdesaan.
Rekomendasi tersebut disebut sebagai hasil kajian berbasis riset yang disusun melalui karya tulis dalam rangka EJAVEC.
