Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan, Murni, memaparkan capaian serta tantangan pembangunan daerah yang menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Ia menyebut kondisi makro Balikpapan pada 2025 menunjukkan tren yang cukup positif, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius.
Dari sisi demografi, pertumbuhan penduduk Balikpapan tercatat sebesar 1,4 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,74 persen. Menurut Murni, penurunan ini tidak sepenuhnya menjadi persoalan, namun tetap perlu diantisipasi karena pertumbuhan penduduk tetap berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan publik.
Ia menekankan, bertambahnya jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan layanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan sumber daya dan perencanaan yang matang agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Di sisi lain, sejumlah indikator kinerja makro daerah disebut menunjukkan peningkatan. Murni menilai capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari sektor perbankan, kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hingga partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan.
Namun, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah, terutama di sektor lingkungan hidup. Permasalahan utama yang disorot berkaitan dengan tutupan lahan dan kualitas udara. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga dinilai memicu kemacetan di sejumlah titik jalan, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi kualitas udara di Balikpapan.
Selain isu lingkungan, tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan juga menjadi perhatian. Melalui sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPD), tercatat sekitar 3.900 usulan masyarakat masuk, di luar sekitar 1.000 usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD. Murni menyebut besarnya jumlah usulan mencerminkan antusiasme masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah.
Di tengah tingginya aspirasi tersebut, pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan kemampuan keuangan. Realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya tidak mencapai target 100 persen, yang dipengaruhi kondisi ekonomi global dan dinamika geopolitik sehingga berdampak pada penurunan dana transfer ke daerah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah pada 2025 mencapai 89,90 persen, yang disebut sebagai angka tertinggi sejak 2017. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Untuk perencanaan 2027, proyeksi pendapatan daerah diperkirakan berada di kisaran Rp2 triliun, sedangkan total usulan program pembangunan yang masuk mencapai hampir Rp6 triliun. Setelah memperhitungkan pembiayaan sekitar Rp600 miliar, masih terdapat potensi defisit anggaran sekitar Rp2,8 triliun. Murni menyatakan kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
Ia menegaskan sinkronisasi perencanaan serta efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan optimal. Murni juga menekankan pentingnya kebersamaan semua pihak dalam merancang pembangunan kota, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan demi masa depan Balikpapan.
