Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific/EAP) untuk 2026 menjadi 4,2 persen, turun dari perkiraan capaian 5,0 persen pada 2025. Proyeksi tersebut disampaikan dalam laporan terbaru Grup Bank Dunia yang dirilis di Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam laporan bertajuk Laporan Perkembangan Ekonomi EAP, Bank Dunia menilai perlambatan pada 2026 dipicu tekanan eksternal yang semakin kompleks, mulai dari gejolak energi terkait konflik di Timur Tengah, meningkatnya friksi perdagangan global, hingga ketidakpastian kebijakan internasional. Sejumlah tantangan domestik di beberapa negara turut menambah tekanan terhadap kinerja ekonomi kawasan.
China sebagai perekonomian terbesar di kawasan diproyeksikan mengalami moderasi pertumbuhan. Bank Dunia memperkirakan ekonomi China melambat dari 5,0 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026, sebelum sedikit menguat ke 4,3 persen pada 2027. Perlambatan ini dikaitkan dengan lemahnya permintaan domestik, persoalan di sektor properti, serta perlambatan ekonomi global yang menahan laju ekspor.
Di luar China, negara-negara EAP lainnya juga diperkirakan mengikuti tren perlambatan. Pertumbuhan kelompok negara tersebut diproyeksikan turun menjadi 4,1 persen pada 2026, lalu berangsur pulih ke kisaran 5,0 persen pada 2027. Pemulihan itu diasumsikan terjadi seiring meredanya ketegangan geopolitik dan berkurangnya ketidakpastian global yang selama ini membebani aktivitas ekonomi.
Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Carlos Felipe Jaramillo, menyatakan kawasan ini masih menunjukkan resiliensi yang relatif kuat. Menurutnya, pertumbuhan EAP tetap melampaui sebagian besar wilayah lain meski berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Namun, ia menekankan perlunya respons terhadap tantangan struktural, termasuk pemanfaatan peluang di era digital untuk mendorong produktivitas dan memperluas penciptaan lapangan kerja. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi Bank Dunia pada Kamis, 9 April 2026.
Bank Dunia juga menyoroti dampak konflik di Timur Tengah yang dinilai tidak seragam antarnegara. Tingkat kerentanan, menurut laporan tersebut, bergantung pada ketergantungan terhadap impor energi, kapasitas kebijakan ekonomi, dan kondisi struktural masing-masing negara. Konflik yang berkepanjangan berpotensi memperdalam tekanan ekonomi. Dalam skenario ekstrem, lonjakan harga bahan bakar hingga 50 persen yang berlangsung terus-menerus disebut dapat memangkas pendapatan masyarakat di kawasan sebesar 3–4 persen.
Untuk meredam dampak tersebut, Bank Dunia mendorong kebijakan yang lebih presisi, termasuk dukungan terarah bagi rumah tangga dan pelaku usaha agar lapangan kerja dapat terjaga dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, percepatan reformasi struktural yang tertunda dinilai dapat menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang. Hal ini disampaikan Direktur Penelitian Kelompok Bank Dunia, Aaditya Mattoo.
Laporan itu juga mencatat adanya faktor pendorong pada 2025, terutama dari peningkatan ekspor serta investasi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial (AI), khususnya di Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun Bank Dunia menilai adopsi AI di kawasan masih terbatas, dengan hambatan berupa kesenjangan konektivitas digital dan keterampilan tenaga kerja. Bank Dunia mencatat hanya sekitar 13 persen hingga 17 persen anak perusahaan multinasional di China dan Thailand yang telah mengadopsi AI, lebih rendah dibandingkan negara industri.
Selain itu, Bank Dunia menekankan pentingnya desain kebijakan industri yang tepat sasaran. Intervensi strategis di Republik Korea, Malaysia, dan Vietnam dinilai menunjukkan hasil karena ditopang fondasi ekonomi yang kuat—termasuk infrastruktur, kualitas pendidikan, dan institusi kebijakan yang kredibel—serta keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi global. Sebaliknya, kebijakan serupa di sejumlah negara lain dinilai belum efektif akibat hambatan struktural seperti infrastruktur yang lemah dan proteksionisme berkepanjangan, terutama di sektor jasa, yang menekan efisiensi dan daya saing.
