JAKARTA — Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,7%. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,8% yang disampaikan pada Oktober 2025.
Revisi tersebut tercantum dalam laporan East Asia and Pacific (EAP) Economic Update edisi April 2026 yang disampaikan pada Kamis (9/4). Bank Dunia menilai ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih lambat, sejalan dengan berbagai tekanan yang memengaruhi perekonomian.
Dalam laporan itu, Bank Dunia menyinggung adanya hambatan yang terkait lonjakan harga minyak dan sentimen risk-off pada pendapatan berbasis komoditas, serta inisiatif investasi yang dipimpin pemerintah.
Selain proyeksi pertumbuhan, Bank Dunia juga menyoroti sejumlah tantangan struktural yang dihadapi Indonesia, mulai dari pendidikan hingga kebijakan fiskal dan moneter.
Di sektor pendidikan, Bank Dunia mencatat masih banyak anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan membaca dan berhitung yang rendah, meski tingkatnya disebut tidak serendah Vietnam.
Dari sisi perdagangan, Indonesia dinilai termarginalkan dari rantai pasok manufaktur global akibat hambatan non-tarif. Namun, realisasi investasi disebut menjadi faktor penyeimbang karena turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sektor energi, Bank Dunia menilai Indonesia berada pada posisi rentan karena kecukupan pasokan hanya sekitar 1–2 bulan, serupa dengan Vietnam. Posisi ini disebut berada di bawah China dan Thailand yang dinilai lebih dekat dengan standar kecukupan pasokan global.
Bank Dunia juga menyoroti depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disebut telah mencapai sekitar 4%. Menurut laporan tersebut, pelemahan rupiah dipengaruhi kekhawatiran pelaku pasar terhadap kebijakan fiskal, arus keluar modal yang dikaitkan dengan pembekuan saham Indonesia dalam indeks MSCI, serta respons Bank Indonesia yang melakukan intervensi.
Di awal tahun, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,4–5,6%. Untuk mendukung target itu, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus fiskal guna memperkuat konsumsi domestik dan meningkatkan belanja pemerintah.
