Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7%. Angka ini turun dibandingkan perkiraan sebelumnya yang berada di level 4,8%.
Proyeksi tersebut termuat dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis Rabu (9/4/2026). Meski direvisi turun, perkiraan pertumbuhan Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific/EAP) yang dipatok 4,2% pada 2026.
Dalam laporan itu, Bank Dunia menyebut EAP mencakup Kamboja, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, serta negara-negara kepulauan Pasifik.
Bank Dunia menilai pertumbuhan kawasan EAP akan melambat pada 2026 akibat guncangan eksternal. Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Carlos Felipe Jaramillo, mengatakan pertumbuhan regional diperkirakan turun menjadi 4,2% pada 2026 dari 5,0% pada 2025. Perlambatan ini, menurutnya, dipengaruhi guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah yang memperburuk dampak dari meningkatnya hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan global, serta kesulitan ekonomi domestik.
Untuk China, ekonomi terbesar di kawasan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan melambat dari 5,0% pada 2025 menjadi 4,2% pada 2026 dan 4,3% pada 2027. Perlambatan itu dikaitkan dengan lemahnya permintaan domestik, tantangan sektor properti yang berlanjut, serta pelemahan global yang menahan pertumbuhan ekspor.
Sementara itu, pertumbuhan di wilayah lain di kawasan EAP diproyeksikan melambat menjadi 4,1% pada 2026 dan pulih menjadi 5,0% pada 2027 seiring meredanya ketegangan geopolitik dan berkurangnya ketidakpastian.
Jaramillo menilai Asia Timur dan Pasifik masih mencatat kinerja lebih baik dibandingkan sebagian besar kawasan di dunia, meski berada dalam situasi yang tidak pasti. Namun, ia menekankan perlunya negara-negara di kawasan menghadapi tantangan struktural dan memanfaatkan peluang era digital untuk meningkatkan produktivitas serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Direktur Riset Grup Bank Dunia, Aaditya Mattoo, menyatakan dampak konflik di Timur Tengah akan bergantung pada ketergantungan masing-masing negara terhadap impor energi, kerentanan yang sudah ada, serta fleksibilitas kebijakan ekonomi. Ia memperingatkan konflik yang berkepanjangan dan intensif dapat memperbesar kesulitan ekonomi dan menekan pertumbuhan regional.
Bank Dunia juga memperkirakan kenaikan harga bahan bakar sebesar 50% secara berkelanjutan dapat menurunkan pendapatan rumah tangga di kawasan sebesar 3–4%. Dalam konteks ini, dukungan yang tepat sasaran—baik bagi kelompok miskin dan rentan maupun usaha kecil dan menengah—dinilai dapat membantu kelompok yang paling membutuhkan tanpa menambah beban fiskal secara berlebihan.
Mattoo menilai ketahanan kawasan pada masa lalu tergolong kuat, tetapi tekanan saat ini berisiko meningkatkan kesulitan ekonomi dan menghambat pertumbuhan produktivitas. Ia juga menyebut dukungan yang terukur bagi masyarakat dan perusahaan dapat membantu mempertahankan lapangan kerja, sementara penguatan kembali reformasi struktural yang sempat terhenti berpotensi mendorong pertumbuhan ke depan.
Dalam laporan yang sama, Bank Dunia mengidentifikasi peningkatan ekspor dan investasi terkait kecerdasan buatan (AI) sebagai titik terang pada 2025, terutama di Malaysia, Thailand, Vietnam, serta Indonesia. Namun, Bank Dunia menilai adopsi AI di kawasan EAP masih terbatas akibat kesenjangan konektivitas dan keterampilan.
Disebutkan pula, baru sekitar 13–17% anak perusahaan multinasional di Tiongkok dan Thailand yang menggunakan AI, atau sekitar sepertiga dari proporsi di negara-negara industri. Bank Dunia menambahkan kapasitas komputasi menjadi salah satu kekuatan relatif, dengan Malaysia dan Indonesia disebut telah melakukan investasi besar dalam pembangunan pusat data.
Secara regional, Asia Timur dan Pasifik menampung sekitar 7% startup AI global dan menarik 8% pendanaan modal ventura. Namun, aktivitas tersebut dinilai sangat terkonsentrasi di China. Bank Dunia mencatat sebagian besar ekonomi lain—termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam—masing-masing memiliki kurang dari 40 startup AI dan menarik pendanaan modal ventura yang sangat terbatas, yang menunjukkan masih adanya ruang untuk memperkuat inovasi dan komersialisasi AI yang lebih praktis.
