Konflik di Timur Tengah diperkirakan mewarnai pembahasan para pejabat keuangan global dalam pertemuan pekan ini di Washington. Namun Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengingatkan adanya ancaman yang dinilai lebih besar dalam jangka panjang, yakni krisis kekurangan lapangan kerja di negara berkembang.
Banga memperkirakan sekitar 1,2 miliar orang akan memasuki usia kerja dalam 10 hingga 15 tahun ke depan di negara berkembang. Dengan tren saat ini, ekonomi negara-negara tersebut diproyeksikan hanya mampu menciptakan sekitar 400 juta lapangan kerja, sehingga menyisakan defisit hingga 800 juta pekerjaan.
Menurut Banga, perhatian terhadap agenda jangka panjang seperti penciptaan lapangan kerja semakin sulit dijaga di tengah guncangan ekonomi global sejak pandemi COVID-19, termasuk konflik terbaru di Timur Tengah. Ia menekankan pentingnya tetap fokus pada isu-isu mendasar seperti akses listrik, air bersih, dan penciptaan lapangan kerja, meski dunia menghadapi tekanan jangka pendek.
“Kita harus bisa melakukan dua hal sekaligus. Saat ini kita menghadapi siklus jangka pendek yang cepat, sementara tantangan jangka panjangnya adalah soal lapangan kerja dan air,” ujar Banga.
Pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington akan dihadiri ribuan pejabat keuangan dari berbagai negara. Pertemuan ini berlangsung di bawah bayang-bayang konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dinilai berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global serta memicu inflasi.
Gencatan senjata dua pekan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump disebut menghentikan sebagian besar serangan, tetapi ketegangan belum sepenuhnya mereda. Iran masih membatasi akses di Selat Hormuz, jalur utama pasokan energi global. Di saat yang sama, konflik paralel antara Israel dan kelompok Hezbollah di Lebanon juga menambah ketidakpastian geopolitik.
Dalam konteks penciptaan lapangan kerja, Komite Pembangunan Bank Dunia berencana bekerja sama dengan negara berkembang untuk memperbaiki kebijakan dan regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. Fokus pembenahan mencakup transparansi perizinan, pemberantasan korupsi, reformasi hukum ketenagakerjaan dan pertanahan, kemudahan membuka usaha, serta perbaikan sistem perdagangan dan logistik.
Banga menyatakan optimistis peluang kerja yang layak bagi generasi muda dapat diciptakan seiring penguatan sektor swasta. Namun ia juga mengingatkan bahwa kegagalan menyediakan pekerjaan berisiko memicu dampak serius, termasuk peningkatan migrasi ilegal dan instabilitas global. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan lebih dari 117 juta orang telah mengungsi secara global hingga 2025.
Bank Dunia juga menekankan peran sektor swasta sebagai pendorong utama penciptaan lapangan kerja. Sejumlah perusahaan dari negara berkembang, seperti Reliance Industries, Mahindra Group, dan Dangote Group, disebut mulai memperlihatkan ekspansi global yang signifikan.
Selain isu pekerjaan, akses air bersih turut menjadi prioritas. Bank Dunia bersama lembaga pembangunan lainnya menargetkan tambahan satu miliar orang memperoleh akses air bersih yang aman, melanjutkan program penyediaan listrik bagi 300 juta rumah tangga di Afrika, serta peningkatan layanan kesehatan.
Bank Dunia mengidentifikasi lima sektor yang dinilai berpotensi menyerap tenaga kerja dan tidak terlalu bergantung pada perdagangan global, yakni infrastruktur, pertanian skala kecil, layanan kesehatan dasar, pariwisata, dan manufaktur bernilai tambah. Sektor-sektor tersebut juga disebut relatif lebih tahan terhadap disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan.
Banga menegaskan tantangan penciptaan 800 juta lapangan kerja tidak dapat diselesaikan pemerintah semata. Menurutnya, kolaborasi sektor publik dan swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. “Masalahnya, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus membuat momentum ini terus berkembang untuk mencapai angka besar tersebut,” ujarnya.
Di tengah tekanan geopolitik dan persoalan struktural yang kian kompleks, isu penciptaan lapangan kerja diperkirakan akan menjadi salah satu agenda utama dalam diskusi ekonomi global ke depan.
