Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto menilai fondasi dan kinerja APBN 2026 masih kuat untuk menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Pernyataan itu disampaikan Wihadi pada Minggu, 12 April 2026.
Wihadi mengatakan APBN tidak semata dilihat dari sisi penerimaan dan belanja, tetapi juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi yang dapat digunakan untuk menyerap gejolak eksternal. Ia menyebut fundamental ekonomi masih terjaga, ditandai inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif.
Menurutnya, dengan kondisi tersebut APBN mampu berperan sebagai peredam (shock absorber) untuk menahan tekanan global agar masyarakat tidak terbebani akibat gejolak yang terjadi. Ia juga menyatakan secara fiskal kondisi APBN masih berada dalam koridor yang terjaga, dengan defisit yang terkendali dan rasio utang pada level yang dinilai aman.
Wihadi menambahkan, kondisi itu memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM, terutama saat menghadapi kenaikan harga minyak dunia. Ia menyebut kesehatan APBN tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year).
Selain itu, Wihadi mengatakan parlemen telah menerima penjelasan pemerintah mengenai langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk menambah anggaran subsidi energi. Ia mengingatkan kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi yang berdampak pada pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund, yang kemudian dapat berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan pandangan bahwa subsidi energi, termasuk BBM, dapat memperbesar defisit APBN dan menambah utang. Ia mengusulkan pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi energi sebagai langkah untuk menekan defisit dan utang.
Pernyataan itu disampaikan JK pada Minggu, 5 April 2026, dengan pertimbangan lonjakan harga minyak dunia yang dipicu perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel. Menurut JK, apabila subsidi BBM dipertahankan tanpa penyesuaian harga, utang pemerintah berpotensi semakin besar dan dinilai lebih berbahaya dalam jangka panjang. Ia juga mengakui bahwa kenaikan harga BBM dapat memicu protes masyarakat pada awalnya.
