Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dunia usaha tengah menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya produksi dan pelemahan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor. Situasi ini membuat pelaku usaha mengambil langkah lebih hati-hati, termasuk dalam rencana ekspansi dan penyerapan tenaga kerja.
Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan pelaku usaha masih mencermati dinamika global, terutama konflik geopolitik yang berdampak pada lonjakan harga energi dan meningkatnya biaya logistik. Menurutnya, tekanan tersebut ikut mendorong biaya produksi, mengingat sekitar 70% bahan baku industri di Indonesia masih berasal dari impor.
Meski demikian, Shinta menegaskan efisiensi tenaga kerja bukan pilihan utama dunia usaha. Pelaku usaha, kata dia, masih berupaya melakukan penyesuaian melalui strategi yang lebih prudent, antara lain memperkuat efisiensi operasional, mengelola pipeline proyek dan sumber daya secara efektif, serta mengatur ekspansi secara selektif mengikuti dinamika permintaan.
Dari sisi permintaan, Apindo melihat mulai muncul moderasi yang perlu diwaspadai. Shinta menyebut hal ini tercermin dari sejumlah indikator industri dan konsumsi yang mengalami penurunan. Indeks PMI manufaktur turun dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) juga terkoreksi dari 53,12 menjadi 51,86, sementara Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 127 menjadi 125,2.
Perlambatan juga terlihat pada perdagangan internasional. Pertumbuhan ekspor pada Februari 2026 tercatat 1,01% secara tahunan, melambat dibanding Januari yang sebesar 3,39%. Pertumbuhan impor turut menurun menjadi 10,85% dari sebelumnya 18,21%.
Menurut Shinta, kombinasi tekanan pada indikator industri, koreksi kepercayaan pelaku usaha dan konsumen, serta tekanan harga mengindikasikan daya dorong permintaan domestik ke depan berpotensi lebih terbatas. Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru, serta memusatkan perhatian pada efisiensi operasional dan optimalisasi kapasitas produksi yang sudah ada.
Apindo menekankan pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan langkah utama yang diambil pelaku usaha, kecuali jika tekanan biaya berlangsung dalam jangka panjang tanpa diimbangi perbaikan permintaan. Shinta memperingatkan, bila tekanan biaya berkepanjangan, risiko terhadap operasional—termasuk tenaga kerja—akan meningkat, terutama di sektor padat karya yang memiliki margin dan arus kas terbatas.
Untuk mencegah potensi gelombang PHK, Apindo mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis dalam jangka pendek, terutama menjaga stabilitas makroekonomi. Langkah yang dinilai mendesak meliputi menjaga stabilitas harga energi, nilai tukar, serta kelancaran logistik. Selain itu, pemerintah didorong memperkuat konsumsi domestik dan memberikan stimulus yang terarah bagi industri padat karya.
Apindo juga menekankan pentingnya deregulasi dan penurunan biaya ekonomi tinggi guna menjaga daya saing dunia usaha di tengah tekanan global. Shinta menyatakan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
