Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dunia usaha saat ini menghadapi tekanan ganda, yakni kenaikan biaya produksi dan pelemahan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor. Situasi tersebut membuat pelaku usaha mengambil langkah lebih hati-hati, termasuk dalam keputusan ekspansi dan penambahan tenaga kerja.
Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan, pelaku usaha masih mencermati dinamika global, terutama konflik geopolitik yang berdampak pada lonjakan harga energi dan meningkatnya biaya logistik. Menurutnya, tekanan ini turut mendorong kenaikan biaya produksi, mengingat sekitar 70% bahan baku industri di Indonesia masih berasal dari impor.
Meski demikian, Shinta menegaskan efisiensi tenaga kerja bukan pilihan utama. Dunia usaha, kata dia, masih berupaya melakukan penyesuaian melalui penguatan efisiensi operasional, pengelolaan pipeline proyek dan sumber daya secara lebih efektif, serta ekspansi yang lebih selektif menyesuaikan dinamika permintaan.
Dari sisi permintaan, Shinta menyebut mulai terlihat moderasi yang perlu diwaspadai. Sejumlah indikator industri dan konsumsi tercatat melemah. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terkoreksi dari 53,12 menjadi 51,86, sementara Indeks Keyakinan Konsumen menurun dari 127 menjadi 125,2.
Perlambatan juga tampak pada perdagangan internasional. Pertumbuhan ekspor pada Februari 2026 tercatat 1,01% secara tahunan, melambat dari 3,39% pada Januari. Pertumbuhan impor turut turun menjadi 10,85% dari sebelumnya 18,21%.
Shinta menilai kombinasi tekanan pada indikator industri, koreksi kepercayaan pelaku usaha dan konsumen, serta tekanan harga menunjukkan daya dorong permintaan domestik ke depan berpotensi lebih terbatas. Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja baru, serta memfokuskan strategi pada efisiensi operasional dan optimalisasi kapasitas produksi yang sudah ada.
Apindo kembali menekankan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan langkah utama, kecuali bila tekanan biaya berlangsung dalam jangka panjang tanpa diimbangi perbaikan permintaan. Shinta mengingatkan, apabila tekanan biaya bertahan lebih lama, risiko terhadap operasional—termasuk tenaga kerja—akan meningkat, terutama pada sektor padat karya yang memiliki margin dan arus kas terbatas.
Untuk mencegah potensi gelombang PHK, Apindo mendorong pemerintah mengambil langkah strategis jangka pendek, terutama menjaga stabilitas makroekonomi. Langkah yang dinilai mendesak meliputi menjaga stabilitas harga energi, nilai tukar, serta kelancaran logistik. Selain itu, pemerintah didorong memperkuat konsumsi domestik dan memberikan stimulus yang terarah bagi industri padat karya.
Apindo juga menyoroti pentingnya deregulasi dan penurunan biaya ekonomi tinggi guna menjaga daya saing dunia usaha di tengah tekanan global. Shinta menyatakan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengganggu aktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
