Kalangan pengusaha menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) perlu mempertimbangkan aspek produktivitas, menyusul isu keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu konflik di Timur Tengah. Parameter utama yang disoroti adalah kemampuan dunia usaha menjaga produksi agar tetap sejalan dengan tingkat permintaan serta tidak mengganggu rantai pasok.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan penerapan WFH. Menurut dia, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk membangun kewaspadaan di kalangan anggota Apindo terhadap potensi kelangkaan energi, namun tetap harus diimbangi dengan upaya mempertahankan produktivitas.
“Kami memang sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan WFH. Yang lebih penting WFH ini bisa mengirimkan sense of crisis kepada seluruh member (Apindo), bahwa kita harus bersiap menghadapi kelangkaan energi. Tapi, di lain sisi kami juga harus tetap mempertahankan produktivitas, jangan sampai turun,” kata Bob, dikutip Jumat (3/4/2026).
Bob menuturkan, meski sejumlah perusahaan menerapkan WFH, daya produksi tetap perlu dikerek agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan terjaga. Ia menilai tekanan ekonomi dapat dirasakan masyarakat apabila dunia usaha kesulitan berproduksi saat kebijakan WFH diberlakukan.
“Karena kalau misalnya kelangkaan energi diikuti dengan kelangkaan barang, itu bisa menyebabkan terjadinya inflasi yang akan memperburuk ekonomi kita. Jadi pelaksanaan WFH ini harus secara hati-hati kita laksanakan. Kami tetap harus menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Bob mengingatkan bahwa sektor industri yang berkaitan langsung dengan produksi barang dan jasa akan menghadapi keterbatasan dalam menerapkan WFH. Ia menilai pelaksanaan WFH perlu dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan.
“Yang jelas untuk industri enggak mungkin lah itu (WFH) diterapkan. Justru industri sedapat mungkin bisa memacu produksinya. Tapi yang back office itu saya rasa memungkinkan untuk dilakukan WFH. Jangankan sehari, mungkin dua hari juga bisa,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia disebut mengupayakan penerapan WFH sebagai salah satu langkah menyikapi isu keterbatasan energi yang muncul akibat perang antara AS-Israel dan Iran. Jual beli serangan di antara pihak yang berperang dilaporkan berdampak pada lumpuhnya sejumlah fasilitas energi di Timur Tengah.
Situasi itu diperburuk oleh blokade Selat Hormuz oleh militer Iran, yang dinilai memengaruhi ketersediaan cadangan minyak dan gas di berbagai negara, termasuk Indonesia yang bergantung pada jalur laut perdagangan tersebut. Dalam konteks ini, disebutkan kapal tanker pembawa migas milik Pertamina hingga kini masih tertahan di sekitar Selat Hormuz.
