JAKARTA — Tekanan ekonomi global dan memanasnya situasi geopolitik menjadi perhatian kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan ekonomi yang lebih seimbang agar aktivitas bisnis tetap berjalan dan daya beli masyarakat terjaga.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menilai respons kebijakan tidak cukup jika hanya berfokus pada satu sisi. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penguatan sektor produksi dan peningkatan permintaan domestik.
“Dari sisi supply, dunia usaha membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga,” ujar Shinta, Ahad (5/4).
Apindo menilai, dalam jangka pendek prioritas pemerintah adalah menjaga stabilitas makroekonomi agar gejolak global tidak menekan aktivitas ekonomi domestik secara signifikan. Sejumlah langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan harga energi, serta memastikan distribusi barang dan kelancaran rantai pasok tetap terjaga.
Shinta menekankan kebijakan yang disiapkan perlu adaptif, terukur, berbasis pemetaan sektor, serta disertai komunikasi yang jelas kepada dunia usaha. “Kebijakan perlu bersifat adaptif, terukur, berbasis pemetaan sektor, serta disertai komunikasi yang jelas kepada dunia usaha,” katanya.
Selain stabilitas ekonomi, Apindo juga menilai penguatan konsumsi domestik perlu didorong melalui stimulus yang lebih terarah. Dukungan tersebut dinilai penting terutama bagi sektor industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Di saat yang sama, dunia usaha disebut membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing, seperti dukungan likuiditas, penyederhanaan regulasi, serta pengurangan berbagai biaya ekonomi tinggi.
Dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, Apindo memandang perlunya langkah strategis yang lebih mendasar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Usulan yang disoroti antara lain percepatan penguatan ketahanan energi, pengembangan energi alternatif, serta penyesuaian bauran energi nasional yang selaras dengan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan industri.
Apindo juga menilai penguatan sektor hulu di dalam negeri penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Selain itu, Apindo mendorong reformasi subsidi energi dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta efisiensi biaya logistik bagi dunia usaha.
