Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons kebijakan transformasi budaya kerja melalui penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Apindo menyatakan memahami niat pemerintah untuk mendorong efisiensi energi di tengah ketidakpastian geopolitik global, namun meminta agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara kaku.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan dunia usaha pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah membangun sense of crisis terhadap kenaikan harga energi. Meski demikian, ia menyampaikan sejumlah catatan agar kebijakan WFH tidak berbalik menjadi hambatan bagi produktivitas nasional.
Masukan utama Apindo adalah agar penerapan WFH tetap menjadi keputusan internal masing-masing perusahaan. Menurut Shinta, penyeragaman kebijakan di seluruh sektor industri berpotensi menimbulkan disrupsi operasional karena perbedaan karakteristik kerja di tiap perusahaan.
“Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda, sehingga keputusan paling efektif justru berada di tingkat masing-masing perusahaan,” ujar Shinta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Selain itu, Apindo meminta pemerintah cermat menentukan hari pelaksanaan apabila kebijakan WFH tetap dijalankan. Shinta menyoroti potensi dampak yang tidak diinginkan jika WFH ditempatkan pada hari Jumat.
Menurutnya, alih-alih menghemat energi, WFH pada Jumat dikhawatirkan memunculkan persepsi “libur panjang” (long weekend). Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong peningkatan mobilitas masyarakat untuk bepergian, yang bertentangan dengan tujuan awal pemerintah dalam mengendalikan konsumsi BBM.
