Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika global akibat perang di Timur Tengah dengan mengusulkan langkah memfokuskan kembali (refocusing) anggaran kementerian dan lembaga. Namun, Apindo mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak sampai menyentuh belanja produktif yang berkaitan erat dengan sektor riil.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai, bila penghematan anggaran mengenai belanja produktif, dampaknya berpotensi meluas ke berbagai sektor, termasuk konstruksi dan infrastruktur. Efeknya juga dapat merembet ke industri pendukung seperti semen, baja, dan bahan bangunan, sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), transportasi, hingga UMKM yang berada dalam rantai pasok belanja pemerintah.
Menurut Shinta, dunia usaha memandang refocusing anggaran tetap penting untuk menjaga kredibilitas APBN dan stabilitas makro. Namun, ia menekankan langkah tersebut idealnya dilakukan secara selektif dengan tetap menjaga belanja yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi agar produktivitas sektor terkait tidak terganggu.
Selain isu anggaran, Shinta juga menyoroti kebijakan pengaturan kerja dari rumah (WFH). Ia berpendapat, pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional, termasuk untuk mengantisipasi sektor yang tidak termasuk dalam sektor-sektor yang dikecualikan.
Shinta menegaskan pentingnya ruang dialog dengan pelaku usaha agar kebijakan WFH tidak menimbulkan disrupsi. Ia juga mengingatkan bahwa hampir 60 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, sehingga implementasi kebijakan tersebut memiliki keterbatasan dari sisi jangkauan dan dampak.
Di sisi lain, Shinta menilai kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak langsung pada sektor energi, tetapi juga memicu efek lanjutan melalui peningkatan biaya produksi dan distribusi. Kondisi ini dinilai berisiko mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Tekanan juga datang dari pelemahan rupiah. Shinta menyebut, kondisi itu memberi beban tambahan terutama bagi sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Ia merujuk data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2026 yang berada di level 50,1. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur yang cenderung stagnan dan menjadi level terendah dalam delapan bulan terakhir.
Karena itu, Shinta menyampaikan stimulus yang dibutuhkan perlu menyasar sisi penawaran (supply) atau dunia usaha dan sisi permintaan (demand) atau daya beli masyarakat secara bersamaan.
Dari sisi supply, dunia usaha memerlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas sehat, serta kepastian usaha terjaga. Shinta menekankan perlunya akselerasi penurunan biaya berusaha, termasuk pajak, biaya logistik, biaya energi, dan biaya kepatuhan regulasi, disertai penguatan dukungan likuiditas.
Ia juga menilai percepatan deregulasi dan debottlenecking aturan yang menghambat produktivitas menjadi semakin penting. Dukungan khusus bagi sektor padat karya disebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja.
Di saat yang sama, kelancaran rantai pasok dan logistik dinilai perlu dijaga agar tekanan global tidak semakin ditransmisikan ke dalam negeri. Shinta menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pendekatan yang terukur dan tepat sasaran agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha.
