Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengeluarkan imbauan agar karyawan swasta menjalankan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya optimasi pemanfaatan energi.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan tersebut memerlukan pendekatan yang adaptif dan terukur. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan dunia usaha pada prinsipnya memahami bahwa imbauan itu merupakan bagian dari langkah pemerintah mengantisipasi kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap konsumsi BBM, sekaligus membangun sense of crisis di tengah dinamika geopolitik yang masih volatil.
“Namun, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif, terukur, dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tetap menjaga produktivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi,” ujar Shinta.
Menurut Shinta, keputusan penerapan WFH sebaiknya berada di tingkat masing-masing perusahaan dan tidak diterapkan secara seragam di seluruh sektor. Ia menekankan pentingnya ruang fleksibilitas karena karakteristik operasional setiap perusahaan berbeda.
“Kebijakan WFH perlu memberikan ruang fleksibilitas, bukan penerapan yang diseragamkan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda, sehingga keputusan paling efektif justru berada di tingkat masing-masing perusahaan,” kata Shinta.
Apindo juga menyoroti realitas operasional di lapangan yang menunjukkan kebutuhan, kapasitas, dan model bisnis beragam, bahkan dalam sektor yang sama. Shinta menyebut perusahaan dinilai memiliki pemahaman paling komprehensif terkait proses bisnis, rantai pasok, target produksi, serta pengelolaan sumber daya manusia.
“Dalam konteks ini, fleksibilitas bukan hanya soal membedakan sektor, tetapi memberikan ruang bagi perusahaan untuk menilai secara mandiri fungsi mana yang dapat dijalankan secara WFH tanpa mengganggu produktivitas dan keberlangsungan operasional,” ujarnya.
Apindo memandang imbauan WFH sebaiknya tetap bersifat anjuran yang adaptif dan berbasis kepercayaan kepada dunia usaha. Menurut Shinta, penyeragaman kebijakan berpotensi menimbulkan disrupsi operasional dan inefisiensi apabila tidak mempertimbangkan kompleksitas internal masing-masing perusahaan.
Selain itu, Apindo menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak tidak disengaja terhadap pola mobilitas masyarakat. Shinta mencontohkan, jika WFH ditempatkan pada hari Jumat, hal itu dapat memunculkan persepsi akhir pekan panjang yang berpotensi mendorong peningkatan mobilitas dan dinilai kontraproduktif terhadap tujuan pengendalian konsumsi energi.
