Pemerintah menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus menjaga kekuatan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik serta pengendalian internal menjadi fondasi untuk meningkatkan kinerja lembaga negara dan memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran.

Airlangga juga menekankan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal dalam mengawal pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, penguatan pengawasan melalui audit diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor eksternal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, peningkatan penerimaan negara, efektivitas belanja negara, serta pencegahan dan deteksi penyalahgunaan keuangan negara,” ujar Airlangga dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2025 di BPK Tower, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Airlangga menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, dengan risiko resesi yang dinilai relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Ia menambahkan, hingga akhir 2025 perekonomian Indonesia masih menunjukkan fundamental yang kuat.

Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi nasional mampu bertahan di kisaran 5 persen selama tujuh tahun terakhir. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, sepanjang 2025 pemerintah menyalurkan stimulus fiskal senilai Rp 110,7 triliun.

Stimulus tersebut disalurkan secara bertahap setiap kuartal dan diperkuat melalui berbagai program belanja masyarakat, antara lain Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Saja (BINA), serta Every Purchase Is Cheap (EPIC Sale).