JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kondisi ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak global dan dinilai berbeda dengan situasi krisis 1998. Pernyataan itu disampaikan dalam Media Briefing di Auditorium Bakom RI, Senin, 13 April 2026.
Airlangga menyebut, di antara negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi yang kedua tertinggi setelah India, yakni sebesar 5,11 persen. Ia menambahkan, defisit anggaran Indonesia berada di bawah 3 persen dan dinilai lebih rendah dibanding sejumlah negara G20 lainnya.
Sebagai perbandingan, ia menyampaikan defisit anggaran India mencapai 4 persen, Prancis 4,4 persen, dan Amerika Serikat 6,3 persen. Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) hingga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 2,6–3,3 persen.
Menurut Airlangga, Indonesia pada tahun ini diperkirakan dapat tumbuh hingga kisaran 5,3 persen. Ia juga menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.
“Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen,” kata Airlangga.
Airlangga juga mengutip laporan Bloomberg yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kemungkinan rendah terkena resesi. Berdasarkan laporan tersebut, peluang Indonesia mengalami resesi disebut hanya 5 persen. Sebagai pembanding, Brasil 15 persen, China 15 persen, Jepang 30 persen, dan Amerika Serikat 30 persen.
Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh kekuatan ekonomi domestik yang disebut mencapai 54 persen dari produk domestik bruto (PDB), serta didukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Di sektor pangan, Airlangga menyampaikan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut telah mencapai swasembada beras sejak 2025. Produksi beras tercatat 34,7 juta ton, dengan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton per 8 April 2026.
Untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah disebut akan menerapkan kebijakan B50, mengembangkan energi surya, serta meningkatkan kapasitas kilang minyak.
Airlangga menambahkan, APBN berfungsi sebagai peredam guncangan bagi masyarakat melalui berbagai bantuan sosial kepada kelompok miskin. Pemerintah juga disebut berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Per Maret 2026, penerimaan pajak tercatat Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan, sementara defisit APBN dinyatakan tetap terkendali.
“Dan jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar USD 148,2 miliar, itu setara dengan enam bulan impor,” ujar Airlangga.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator sosial-ekonomi, antara lain tingkat kemiskinan yang menurun hingga 8,25 persen, tingkat kesenjangan yang turun menjadi 0,363, serta tingkat pengangguran yang berhasil ditekan ke angka 4,7 persen.
Dari sisi fiskal, rasio utang pemerintah tercatat 40,46 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 9.637,9 triliun. Airlangga menyebut sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tercatat 12,6 persen, yang menurutnya dapat mengurangi kerentanan eksternal.
